Hubungan pemerintah pusat Dan pemerintah daerah diatur dalam UU nomor...

UU NO.32 tahun 2004
semoga bener

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional.

Pa­sal 18A ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan peme­rintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan kera­gam­an daerah.

note : semoga bisa membantu maaf klo salah