apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak dapat menjawab segala tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era keterbukaan? jelaskan!

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan istilah terbuka dalam soal anggaran atau keuangan, bukan transparansi. Amandemen ketiga (2001), Bab VIII: Hal Keuangan, Pasal 23 ayat (1) dinyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Mengapa soal anggaran harus terlaksana dengan prinsip keterbukaan?Anggaran, bukan semata soal keuangan, melainkan harus diposisikan sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban negara atas upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini pulalah yang menjadi jaminan pengambilan langkah maju dan memaksimalkan sumberdaya oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional sebagai ratifikasi berdasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, khususnya pasal 2 ayat (1).