urusan pemerintah yang nomenklatur disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu urusan

urusan luar negeri dalam negeri dan pertahanan

Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian denganlembaga pemerintah, non kementerian danpemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur sepertidepartemen, kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun instansipemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.