bagaimana pembangunan di indonesia pada masa demokrasi terpimpin khususnya pada bidang ekonomi?

Kelas: XI

Mata Pelajaran: Sejarah

Materi: Masa Demokrasi terpimpin

Kata Kunci: Pembangunan di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

Jawaban pendek:

Pembangunan di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin khususnya pada bidang ekonomi:

1.    Dibentuknya Dewan Perancang Nasional (sekarang Bappenas)

2.    Kondisi ekonomi yang buruk dan tidak menentu

3.    Dilakukan upaya devaluasi dan pembekuan simpanan untuk mengatasi inflasi

4.    Dilakukan proyek pembangunan Mercusuar

5.    Menolak adanya bantuan asing

Jawaban panjang:

Demokrasi Terpimpin adalah masa dalam Sejarah Indonesia yang berlangsung sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga diberhentikannya Presiden Sukarno pada Sidang Istimewa MPR tahun 1967.

Masa Demokrasi Terpimpin ini ditandai dengan ekonomi yang bersifat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah, karena pegaruh ideologi sosialisme pada masa ini.

Hal ini ditandai dengan dibentuknya Dewan Perancang Nasional, pada 1958, yang dipimpin oleh Mohammad Yamin sebagai wakil kepala menteri. Tugas dari Dewan Perancang Nasional tersebut adalah mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap dan mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut. Dewan Perancang Nasional ini kemudian pada tahun 1963 diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada masa ini ekonomi Indonesia sangat buruk, akibat kerusakan infrastruktur, pelabuhan dan pabrik akibat perang kemerdekaan, dan hilangnya investasi asing akibat nasionalisasi pada masa Demokrasi Liberal.

Kondisi ekonomi juga tidak menentu, dengan inflasi yang tinggi dan upaya pemerintah yang berusaha mengatasi inflasi ini dengan devaluasi. Pemerintah berupaya menekan kenaikan harga dengan memotong nilai uang (dari Rp 1000 menjadi senilai Rp 100). Pemerintah juga berupaya melakukan pembekuan simpanan. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

Kondisi devaluasi dan pembekuan tabungan bank ini semakin membuat kondisi ekonomi menjadi tidak menentu dan menimbulkan krisis politik.

Dilakukannya proyek-proyek Mercusuar oleh Presiden Sukarno, misalnya penyelenggaraan Asian Games 1962, penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) 1963, serta pembangunan Monas dan gedung DPR/MPR membuat beban anggaran yang sangat berat. Proyek ini membuat kondisi ekonomi menjadi semakin berat, karena tidak mengatasi kebutuhan mendasar rakyat yang memerlukan infrastruktur dan sarana perekonomian seperti jalan dan pasar.

Meski kondisi ekonomi sangat buruk, pemerintah Presiden Soekarno menolak gantuan asing, yang dapat membantu kondisi rakyat. Pada pidato kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965 Presiden Soekarno menyatakan "Go To Hell With Your Aid!" untuk menolak bantuan luar negeri ini.